Wapres Minta Pendanaan Asian Games 2018 Harus Efektif dan Efisien
Untuk kesekian kalinya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal dana Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Kali ini wapres yang juga menjabat sebagai ketua panitia pengarah Asian Games 2018 ini mengatakan pendanaan untuk event olahraga se-asia itu harus benar-benar efektif dan efisien
“Prinsip sekarang dari Asian Games dan Olimpiade adalah pembiayaan harus efektif, itu dunia. Tidak boleh lagi jor-joran,” kata Wapres di Bogor Jawa Barat, Sabtu, 11 Maret 2017.
Wapres menilai sulit untuk negara-negara berkembang atau baru yang pertama kali menggelar event besar seperti ini, karena hanya menerima limpahan anggaran yang begitu besar dan belum tentu dapat terlaksana di negara-negara berkembang tersebut. Hanya tiga negara yakni Jepang, Korea Selatan dan China yang mampu menyelenggarakan Asian Games dengan anggaran yang begitu besar.
“Kalau jor-joran, maka hanya ada tiga negara yang sanggup menyelenggarakan Asian Games, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea. Berputar-putar di sana terus,” ujar Wapres Kalla.
Wapres menjelaskan, banyak cabang olahraga yang dipertandingkan menjadi faktor membengkaknya dana Asian Games. Rencananya, pada Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, akan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga.
Sebelumnya pada beberapa waktu lalu wapres juga sudah meminta agar anggaran untuk Asian Games dapat dipangkas. Hal itu disampaikan warpres saat rapat membahas persiapan Asian Games di kantor wapres bersama pihak terkait, diantaranya Menpora Imam Nahrawi dan Pejabat Tinggi Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc/Panitia pelaksana Asian Games 2018).
Tercatat, untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang tersebut memerlukan pendanaan kurang lebih sebanyak Rp8,7 triliun. Namun, hingga 2017 ini, baru sebanyak Rp500 miliar yang sudah dicairkan pemerintah, meskipun sesungguhnya pada tahun tersebut memerlukan pendanaan hingga Rp2,3 triliun.
Pencairan dana sebesar Rp2,3 triliun tersebut seharusnya akan dipergunakan untuk membayar para pemasok, vendor dan juga penyedia jasa.
