Wapres: Paket Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi Untuk Tarik Investor
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan hingga saat ini sudah ada 15 paket Paket Kebijakan Ekonomi yangtelah diberlakukan pemerintah. Untuk Paket kebijakan ekonomi yang ke 15 adalah paket kebijakan yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Paket ini menyasar salah satu persoalan struktural Indonesia yang paling berat, yaitu pengurangan biaya logistik dan peningkatan daya saing nasional. Paket ini disebut sebagai Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.
Kalla pun menyambut baik dengan banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Namun menurut Kalla ukuran efektivitas paket tidak dihitung dari sudah berapa banyak aturan deregulasi yang coba disederhanakan oleh pemerintah, namun hasil realisasi investasi itu sendiri.
“Kalau [realisasi] investasi kita kan meningkatnya masih kurang, berarti masih perlu diefektifkan. Ini memang akan dievaluasi terus menerus,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, pada Selasa, 20 Juni 2017.
Dia melanjutkan, “Keberhasilannya jangan dilihat dari apa yang dikeluarkan tapi apa investasi yang masuk, berapa. Itu yang akan kita liat berhasil atau tidak.”
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi kuartal I/2017 tumbuh 13,2% menjadi Rp165,8 triliun. Dari jumlah itu, jumlah investasi asing masih jauh dari harapan. Pada periode ini, investasi asing hanya naik 0,94% year-on-year menjadi Rp97 triliun.
Kenaikan realisasi investasi lebih banyak disumbang penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tumbuh 36,4% yoy menjadi Rp68,8 triliun.
