Zulhas: Jual Beli Titik SPPG Picu Pemborosan MBG Rp1 Triliun per Bulan

El John News, Jakarta-Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melebihi perencanaan awal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan indikasi adanya praktik jual-beli titik SPPG yang diduga menjadi salah satu penyebab membengkaknya jumlah dapur MBG di berbagai daerah.

Menurut Zulkifli Hasan, pada tahap perencanaan awal pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 21.000 titik SPPG. Namun, dalam perkembangannya jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah sebanyak 6.877 titik di luar rencana.

“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Lonjakan jumlah dapur MBG tersebut dinilai berpotensi memberikan beban tambahan terhadap anggaran negara. Pasalnya, setiap titik SPPG memperoleh dukungan operasional sekitar Rp6 juta per hari.

Dengan tambahan ribuan titik di luar kebutuhan awal, pemerintah memperkirakan potensi pengeluaran tambahan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun apabila tidak segera dilakukan penataan.

“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.

Tidak hanya pada wilayah umum, persoalan serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan program MBG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah mencatat jumlah titik SPPG di wilayah tersebut meningkat jauh di atas target yang telah disusun sebelumnya.

Awalnya, pemerintah hanya memproyeksikan sekitar 2.000 titik SPPG untuk melayani masyarakat di kawasan 3T. Namun, jumlah tersebut berkembang menjadi 8.617 titik. Dari angka itu, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” ungkap Zulhas.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional serta kementerian dan lembaga terkait akan melakukan penataan ulang terhadap sistem pelaksanaan MBG. Evaluasi ini bertujuan memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan tata kelola menjadi langkah penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis tetap dapat dirasakan masyarakat luas dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.