Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Dugaan Jual Beli Jabatan Desa
Ilustrasi KPK lakukan operasi tangkap tangan (Foto: Generated AI)
El John News, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Pati, Sudewo, yang diamankan dalam OTT yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, (19/1/2026). Selain Sudewo, tujuh orang lainnya turut diamankan dalam operasi tersebut.
Usai penangkapan, Patih Sudewo menjalani pemeriksaan awal selama 1×24 jam di Polres Kudus. Ia baru meninggalkan gedung kepolisian pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.14 WIB sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Pada Selasa pagi, (20/1/2026), delapan orang yang terjaring OTT resmi tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan terdiri dari satu kepala daerah, dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa. Menurut KPK, OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan desa.
“Pagi ini delapan orang yang diamankan sudah berada di Gedung KPK Merah Putih. Mereka langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik,” ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK menduga adanya transaksi suap terkait pengisian sejumlah jabatan strategis di desa. Jabatan yang diduga diperjualbelikan antara lain posisi kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), hingga sekretaris desa. Seluruh pihak yang terlibat masih diperiksa secara intensif.
Budi menegaskan, apabila penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup, maka status hukum para pihak yang diamankan akan dinaikkan menjadi tersangka. KPK berjanji akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada publik.
Selain mengamankan para terduga, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. “Tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai mencapai miliaran rupiah,” ungkap Budi.
Nama Sudewo sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Ia pernah menghadapi aksi demonstrasi warga yang menuntut evaluasi kepemimpinannya. Selain itu, Sudewo juga diketahui pernah diperiksa aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
