EconomicHeadline News

Hingga November, Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 78 Persen

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan pajak dari Januari 2017 hingga akhir November 2017.  Dalam hitungan Ditjen Pajak , realisasi penerimaan pajakan sampai bulan 11 mencapai Rp 1.148 triliun atau sudah menyentuh 78 persen.  Ditjen pajak tinggal mengupayakan Rp 324 triliun lagi untuk memenuhi target realisasi pajak tahun ini  yang dipatok sebesar Rp 1.472 triliun rupiah, sesuai yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Sudah mencapai 78 persen,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 30 November 2017.

Untuk realisasi  bulan November 2017, realisasi penerimaan pajak diperoleh sebesar  Rp 114 triliun. Jumlah tersebut cukup memuaskan karena sudah mendekati  target bulanan yang ditetapkan Rp126 triliun. Bahakn jumlah realisasi tersebut bisa bertambah karena belum termasuk penerimaan pajak dari Google. “Belum, karena belum tercatat,” ujar  Ken.

Ken memastikan tim-nya akan terus mengawal penerimaan pajak hingga akhir tahun agar realisasi penerimaannya bisa mendekati target yang ditetapkan. Jika tidak ada hambatan sebelum mendekati akhir tahun target sudah tercapai.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan realisasi penerimaan pajak selama Januari-November 2017, yang mencapai 78 persen, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada 2016 sebanyak 71 persen.

Ia mengatakan upaya ekstra akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Desember, termasuk memanfaatkan tambahan dari pelaksanaan PP 36/2017 dan PMK 165.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

“Bagi yang punya kekuatan ekonomi untuk bayar kami akan lakukan sebaik mungkin untuk memungut sesuai UU bukan sesuai selera kami masing-masing,” ujar Menkeu.

Menurutnya, bagi masyarakat yang mampu untuk membayarkan pajak maka wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Hal itu juga seharusnya bisa dipahami oleh para wajib pajak. “Kami tidak henti-hentinya menjelaskan, yang tidak bisa kami lakukan adalah membebaskan yang mampu bayar. Kalau WP memahami maka tidak merasa diintimidasi atau ditakut-takuti,” jelasnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button