EconomicHeadline News

Ini Isi Surat Menkeu Yang Menginformasikan Keuangan PLN Merosot

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, kini sedang menjadi sorotan setelah Surat yang bersifat penting bocor ke public. Surat itu tenang kondisi keuangan PLN yang tengah merosot. Namun Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir membantah kondisi keuangan PLN memburuk. Kepada wartawan, Sofyan mengatakan kondisi keuangan PLN dalam kondisi sehat dan dapat menompang semua operasional PLN.

Sedikitnya ada lima poin yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Badan Usaha Milik Negara dan ditembuskan pada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Kelima poin itu adalah:

  1. Kinerja PLN ditinjau dari sisi keuangan terus menurun seiring semakin besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.

“Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaaan waiver kepada pemberi pinjaman (lender) PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default utang PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah,” seperti dikutip dari surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut.

  1. Terbatasnya internal fund PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PLN dari pinjaman.

“Baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun dari lembaga keuangan internasional,” kata Sri Mulyani.

  1. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

“Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN,” seperti dikutip dari surat tersebut.

  1. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik.

“Selain itu kami mehgarapkan saudara dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang,” ucap Sri Mulyani dalam suratnya.

  1. Terkait dengan penugasan program 35 GW, Sri Mulyani berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).

“Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah,” kata Sri Mulyani lebih lanjut. (Sumber Tempo)

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button