Prabowo Ultimatum Bos BUMN: Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan
Presiden Prabowo Subianto sedang memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Bogor, Jawa Barat, 2 Februari 2026 (Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
El John News, Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai gagal mengelola perusahaan hingga menimbulkan kerugian. Kali ini, pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung dalam Taklimat Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat pusat, Prabowo menegaskan bahwa para petinggi BUMN di masa lalu tidak bisa begitu saja lepas tangan dari kesalahan yang pernah mereka buat. Ia menekankan, setiap bentuk kelalaian dan penyimpangan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Presiden bahkan secara gamblang menyebut aparat penegak hukum akan turun tangan jika ditemukan pelanggaran. Ia mengingatkan agar para mantan pimpinan BUMN tidak merasa aman dan menikmati hasil tanpa mempertanggungjawabkan dampak dari kebijakan mereka.
“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja. Siap-siap dipanggil Kejaksaan”
Presiden RI Prabowo Subianto
Prabowo juga menepis anggapan yang menyebut dirinya hanya pandai berbicara tanpa tindakan. Ia menegaskan peringatan yang disampaikannya bukan sekadar retorika politik.
“Banyak yang bilang Prabowo cuma berani ngomong di podium. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Jangan nantang saya. Saya ini hanya takut kepada rakyat Indonesia dan kepada Tuhan Yang Maha Besar,” katanya.
Sebelum melontarkan peringatan keras tersebut, Prabowo memaparkan langkah strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola BUMN. Ia menyebut pemerintah telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN ke dalam satu sistem pengelolaan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuknya, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Menurut Prabowo, langkah konsolidasi ini menjadi tonggak penting dalam memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai tidak efisien dan terlalu terfragmentasi.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan, dengan nilai aset mencapai 1 triliun dolar AS. Tepatnya 1.040 miliar dolar aset dalam pengelolaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya aset BUMN tersebar di lebih dari seribu perusahaan, kondisi yang menurutnya sulit dikelola secara efektif dan rawan penyimpangan.
“Dulu terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Coba bayangkan, siapa yang bisa mengelola seribu perusahaan sekaligus? Ini tidak masuk akal,” ujar Prabowo.
Dengan konsolidasi tersebut, Prabowo berharap tata kelola BUMN ke depan menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan yang merugikan negara.
