Percepat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Menpar Bentuk Manajemen Terintegrasi
Dalam mempercepat pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, Menteri Pariwisata Arief Yahya melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama dengan Gubernur dan Bupati yang ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia.
“Tahun ini merupakan tahun percepatan atau akselerasi. Masing-masing destinasi harus merumuskan official sukses faktornya serta pendekatan manajemen strategis budaya. Ini pointnya bahwa pariwisata harus punya nilai ekonomi, SDM harus disiapkan dengan baik dan harus ada usaha juga,” tutur Arief Yahya dalam sambutanya pada Rakornas percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di Sari Pan Pasifik, Jakarta, Rabu (13/4).
Sebanyak 10 Gubernur dan 28 Bupati/Walikota dari wilayah 10 destinasi pariwisata prioritas hadir dalam Rakornas tersebut. Pada kesempatan itu, Menteri Pariwisata, Arief Yahya memberikan paparan dan penjelasan tentang kebijakan percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas. Ditegaskan juga oleh Menpar bahwa sesuai arahan Presiden agar Pemerintah Daerah secara serius dan konkrit mendukung dan melaksanakan upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas.
Destinasi-destinasi yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
“Satu Critical Sucsess Factor dari upaya percepatan ini adalah pembentukan manajeman yang terintegrasi atau Single Destination, Single Management. Perwujudan dari manajemen terpadu ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Otorita,” ujar Menteri Pariwisata, Arief Yahya pada pembukaan Rakornas.
Pemerintah telah menetapkan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Morotai, dan KEK Tanjung Kelayang. Masing-masing dari KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk Badan Otorita akan dibentuk melalui payung hukum berupa Peraturan Presiden, yang dikelola oleh profesional sehingga diharapkan ada sebuah mekanisme bisnis, untuk memastikan kemajuan pariwisata di masing-masing destinasi.
Dalam rapat koordinasi ini, Kemenpar dan pemerintah 10 destinasi juga telah melakukan penandatangan komitmen atau kesepakatan bersama, tentang percepatan pembangunan destinasi prioritas pariwisata nasional.
